KEMENTERIAN  PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

DIREKTORAT KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT

Sistem Manajemen Keselamatan  

Perusahaan Angkutan UMUM

Oleh: AHMAD YANI


LATAR BELAKANG

Kecendrungan meningkatnya masalah keselamatan global :

ú 1,3 juta/thn meninggal  = +  3000 org/hari meninggal diperkirakan akan menjadi 2,4 juta/thn 

      meninggal

ú 20 -25 juta  cidera

ú 90 % kematian akibat kecelekaan  di negara miskin & berkembang

ú Usia korban 5 – 44 thn

ú Kerugian 1% - 3% dari GNP (total +  US$ 500 milyar)

ú Indonesia kerugian tersebut 2,9% dari GNP (Rp. 87 Triliun pada tahun 2006)

EVOLUSI ISUE KESELAMATAN 

1.Pada awalnya masalah keselamatan jalan hanyalah permasalahan di bidang transportasi.

2.Keselamatan merupakan bagian dari masalah kesehatan

3.Keselamatan merupakan bagian dari masalah sosial kemasyarakatan dalam rangka mencapai 

   tujuan pembangunan milineum ( Milenium Development Goal).

4.Keselamatan saat ini diusulkan juga menjadi bagian dari Hak Azasi Manusia ( Road safety is a part 

   of The Human Right issue).

31.234 jiwa meninggal  tahun 2010

31.185 jiwa meninggal  tahun 2011

KECELAKAAN DAMPAK TERHADAP KESEJAHTERAAN

Luka Berat

--mengalami pemiskinan 13%

 

-tingkat kesejahteraan menurun 7%

-tidak mengalami perubahan ekonomi 13%

-ekonomi dapat pulih 67%

Mati

-tidak mengalami pemiskinan 37,50%

-mengalami pemiskinan 62,50%

Kerugian ekonomi kecelakaan LLAJ

tahun 2010 mencapai Rp 205 – 220 trilyun.

Masyarakat harus menanggung kerugian ekonomi & dampak sosial dari 

kecelakaan lalulintas.

LANDASAN HUKUM

UU No. 22 Tahun 2009 Ttg LLAJ J

1. Pasal 141 ayat (1) : perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standard pelayanan 

   minimal yang meliputi : keamanan; keselamatan; kenyamanan; keterjangkauan;    

   kesetaraan;

   dan keteraturan

2.Pasal 203 ayat (1) : Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan lalu

   lintas dan angkutan jalan.

3.Pasal 204 ayat (1) : perusahaan angkutan umum wajib membuat, melaksanakan dan 

   menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada rencana 

   umum keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 204 ayat (2) : Kendaraan Bermotor Umum harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi 

terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas ke Pusat Kendali Sistem Keselamatan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan.

BARANG UMUM

Angkutan barang umum  adalah angkutan barang pada umumnya, yaitu barang yang tidak berbahaya 

tidak memerlukan sarana khusus dan 

.

BARANG KHUSUS

Angkutan barang khusus adalah angkutan yang membutuhkan mobil barang yang dirancang 

khusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair, gas, peti kemas, tumbuhan, 

hewan hidup, alat berat serta membawa barang berbahaya.

BARANG BERBAHAYA :

a.Barang yang mudah meledak;

b.Gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;

c.Cairan mudah menyala;

d.Padatan mudah menyala;

e.Bahan penghasil oksidan;

f.Racun dan bahan yang mudah menular;

g.Barang yang bersifat radioaktif;

h.Barang yang bersifat korosif.

KENDARAAN BARANG KHUSUS

WAJIB :

a. Memenihi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yg di angkut

b. Diberi tanda tertentu sesuai dgn  barang yg di angkut

c. Memarkir kendaraan ditempat yg   ditetapkan

d. Membongkar dan memuat barang di tempat yg ditetapkan dan dgn alat yang sesuai dgn 

     sifat dan bentuk barang yg diangkut

e. Beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaraan dan 

     ketertiban LLAJ

f. Mendapat rekomendasi dari instansi terkait

PENGEMUDI BARANG KHUSUS

Pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan motor umum yang mengangkut barang khusus 

wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yg di angkut

PS. 163 ayat 3

PENGEMUDI & PEMBANTU PENGEMUDI

Persyaratan Pengemudi

A.1 : Pengemudi kendaraan pengangkut B3 Wajib memenuhi Persyaratan Umum dan

        Khusus.

A.2 : Persyaratan Umum, memiliki

    a.) SIM sesuai dengan golongan dan kendaraan

    b.) Pengetahuan mengenai:

                                                    * Jaringan jalan dan Kelas jalan

                                                    * Kelaikan Kendaraan bermotor

                                                    * Tata Cara Mengangkut Barang

A.3 : Persyaratan Khusus, memiliki Pengetahuan mengenai

    a.) Klasifikasi, Sifat & Karakteristik bahan berbahaya yang diangkut

    b.) Cara mengatasi keadaan kondisi darurat (kecelakaan)

    c.) Ketrampilan dan Tata Cara pengangkutan bahan berbahaya

    d.) Ketentuan pengangkutan bahan berbahaya (plakat, label & simbol)

    e.) Kemampuan psikologi yang lebih tinggi

    f.) memiliki fisik yang sehat dan tangguh

A.4 : Pemenuhan persyaratan Khusus, dibuktikan dengan

    a.) Sertifikat – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

    b.) Surat keterangan Dokter

Persyaratan serupa untuk Pembantu Pengemudi

Untuk mendapatkan Sertifikat, Pengemudi & Pembantu Pengemudi Harus Telah 

Mengikuti Pelatihan mengenai Tata Cara pengangkutan, pemuatan, pembongkaran, 

penggunaan alat-alat K3 dan penanggulangan dalam keadaan darurat yang Diselenggarakan 

oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang Ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

Persyaratan Pengemudi & Pembantu Pengemudi

Untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Pengemudi dan Pembantu Pengemudi  kendaraan pengangkut  B3 Wajib Dilengkapi Peralatan Pelindung Diri, meliputi:        

a.) Pelindung pernafasan / masker      

b.) Pelindung anggota badan      

c.) Helm      

d.) Kacamata pengaman      

e.) Sarung tangan      

f.) Sepatu Pengaman      

g.) Pakaian kerja DOKUMEN ANGKUTAN BARANG 

a.Surat perjanjian pengangkutan

b.Surat muatan barang (Ps. 166 ayat 3)

Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus  Diberikan oleh Menteri bidang sarana dan 

prasarana LLAJ dengan rekomendasi dari instansi terkait 

(PS. 180 ayat 1)

KEWAJIBAN TRANSPORTER BARANG BERBAHAYA

1.Melengkapi setiap kendaraan pengangkut bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan 

   peralatan yang telah ditentukan.

2.Melengkapi awak kendaraan (pengemudi dan pembantu pengemudi) dengan

 

  perlengkapan 

   yang telah ditentukan.

3.Melaksanakan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun dengan memenuhi

 

  ketentuan.

4.Melaporkan setiap bulan realisasi pengangkutan bahan berbahaya dan beracun kepada 

   pejabat yang memberikan Surat Persetujuan Pengangkutan Bahan Berbahaya dan

 

  Beracun

5.Memberikan pertanggungjawaban apabila terjadi kerusakan jalan, jembatan dan

 

  gangguan 

   lingkungan di sekitarnya yg diakibatkan pengoperasian kendaraan pengangkut B3.

6.Mengembalikan Surat Persetujuan setelah pengangkutan selesai   dilaksanakan.

7.Memperbaharui Surat Persetujuan setiap 6 (enam) bulan, apabila   pengoperasian 

   pengangkutan B3 berlanjut.

KEWAJIBAN PEMILIK DAN/ATAU PENANGGUNG JAWAB 

BARANG BERBAHAYA

1.Pemilik dan/atau penanggung jawab barang berbahaya  bertanggung jawab    

   terhadap kerusakan jalan, jembatan dan gangguan lingkungan di sekitarnya    

    yang diakibatkan oleh pengangkutan barang berbahaya yang menjadi miliknya    

   (Bab VIII pasal 35).

2.Pemilik barang berbahaya wajib memberikan keterangan tentang sifat dan 

   arakteristik barang berbahaya yang dimiliki dan memberikan pelatihan sesuai 

   dengan kebutuhan (kepada pengemudi & pembantu pengemudi (Bab VIII 
   pasal 36).

Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum

§Berbagai negara telah mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen untuk perusahaan 

  jasa angkutan

§Di Indonesia belum ada konsep  atau pedoman baku mengenai sistem manajemen keselamatan 

  khusus untuk jasa angkutan umum

§Beberapa perusahaan angkutan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan 

  kerja (Sismansel3)

10 Elemen Sistem Manajemen Keselamatan

1.Komitmen dan Kebijakan Manajemen

2.Pengorganisasian, sumberdaya, dan dokumentasi

3.Manajemen Risiko

4.Pengendalian Operasi

5.Pelatihan dan kompetensi 

6.Komunikasi dan Informasi

7.Tanggap Darurat

8.Kecelakaan dan Pelaporan

9.Pemantauan dan Pengukuran Kinerja  

10.Audit dan Tinjau Ulang Manajemen

PENGERTIAN  SISTEM  MANAJEMEN KESELAMATAN (Sismansel)

Sismansel adalah proses yang komprehensif dan terkoordinasi yang didisain untuk mengendalikan 

secara langsung sumber daya pd perusahaan untuk mengoptimalkan keselamatan

KONSEP DASAR Sismansel

1.  Sismansel merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan 

     keselamatan dan melindungi semua pihak dari kecelakaan yang tidak diinginkan

2.  “Tanggung jawab” perusahaan angkutan umum yang memperoleh KEUNTUNGAN dari 

     masyarakat (penumpangmaupun barang), sehingga hak masyarakat untuk selamat 

     hendaknya terjamin

3.  Merupakan suatu cara untuk mengelola keselamatan dengan baik dan komprehensif

    dalam setiap usaha jasa transportasi yang merupakan bagian integral dari manajemen 

     transportasi

4.  Untuk meningkatkan standar keselamatan angkutan umum, menurunkan tingkat 

     kecelakaan serta bahaya yang ditimbulkannya (mempertahankan keuntungan dgn 

    meminimalkan kecelakaan)

5.  Berbasis leadership dan akuntabilitas

TUJUAN Sismansel

vMenjamin keselamatan Penumpang dan Barang

vMeningkatkan kepuasan pelanggan

vMencegah kerugian akibat kejadian  yang tidak diinginkan karena kegiatan 

    angkutan umum di jalan

vMenjamin kelancaran transportasi

SISMANSEL meliputi :

1.   Regulasi

     a. Izin trayek/kepengusahaan

     b.Uji Berkala

     c.SIM Pengemudi

     d. Asuransi

2. Aspek Pengemudi

    a. Cara perekrutan

    b.Kepemilikan SIM

    c.Pemeriksaan kesehatan

    d.Pengalaman

    e.Pelaksanaan pelatihan

    f.Sistem penggajian

    g.Data base pengemudi

    h.Asuransi

3. Aspek Kendaraan
    a.SOP pemeriksaan teknis dan administrasi  kendaraan
    b.Penggunaan sabuk keselamatan
    c.Peralatan tanggap darurat
    d.Identitas kendaraan
    e.Mekanisme pergantian suku cadang
    f.Asuransi kecelakaan
    g. Asuransi pihak ketiga
  4. Aspek Perbengkelan
     a.Kepemilikan
     b.Kelengkapan bengkel resmi
    c.Kelengkapan bengkel body repair
    d.SOP perawatan dan pemeliharaan
  5. Manajemen Keselamatan
      a. Komitmen perusahaan terhadap keselamatan
      b.Struktur perusahaan
      c.Pengendalian operasional
     d.Pelatihan dan kompetensi awak kendaraan
     e.Dokumen dan data base Pencatatan kejadian kecelakaan

Mengelola keselamatan tidak mudah dan memerlukan 
upaya terencana, komprehensif, dan terus menerus 

§Managing Safety is like  “fighting a geurilla war in which there are no final victory”.

§It is a never ending struggle to identify and eliminate or control hazards

Prof James Reason

University of Manchester

LIMA PILAR KESELAMATAN LLAJ

Pilar-1: Manajemen Keselamatan Jalan

Pilar-2: Jalan yang Berkeselamatan

Pilar-3: Kendaraan yang Berkeselamatan

Pilar-4: Perilaku Pengguna Jalan yang Berkeselamatan

Pilar-5: Penanganan Korban Pasca Kecelakaan

KENDALA PERUSAHAAN MELALUI SISTEM MANAJEMEN 

KESELAMATAN

PILAR KESELAMATAN

I.  MANAJEMEN KESELAMATAN

II. JALAN

III. KENDARAAN

IV. MANUSIA

V. PASCA KECELAKAAN

KENDALA PERUSAHAAN

• LEGALITAS

•DATABASE

•KAJIAN KECELAKAAN

•MANAJEMEN RUTE AKAP

•BENGKEL

•MEKANIK

•S.O.P PERAWATAN KENDARAAN

•ASURANSI KENDARAAN

•SISTEM REKRUITMEN

•SISTEM PENGGAJIAN

•PEMBINAAN KOMPETENSI

•ASURANSI PEKERJA

•ASURANSI KECELAKAAN

•SANTUNAN KECELAKAAN

KEGIATAN YANG TELAH DAN SEDANG DILAKSANAKAN 

OLEH PEMERINTAH (DIREKTORAT KTD)

Kajian yang telah dilakukan :

•   Tahun 2009 : Penyusunan Pedoman Teknis Safety Manajemen System (SMS) pada 

                                         Perusahaan  AKAP.

•  Tahun 2011 : Uji Coba Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan pada Perusahaan 

                                        Angkutan Umum.

• Tahun 2012 : PenyusunanSistemManajemenKeselamatanuntuk Perusahaan Angkutan 

                                      Barang

• Sedang disiapkan Legal Aspect di dalam RPP Keamanan dan Keselamatan serta RPP 

           Angkutan.

• Akan dilakukan WORKSHOP sekaligus Uji Publik terhadap Sismansel hasil Kajian dan Uji 

           Coba pada tahun 2012.

• Rencana Bimbingan Teknis mengenai Sismansel ke P.O. AKAP tahun 2013.

PROSES mewujudkan 10 Elemen Sismansel

5  tahapan proses yaitu :

    1.Kebijakan

    2.Perencanaan

    3.Implementasi

    4.Pemantauan dan Evaluasi

    5.Tinjau ulang dan tindakan perbaikan